Beranda DAERAH Propinsi Nusa Tenggara Timur(NTT) Menjadi sarang kasus Human Trafficking(Perdagangan Orang)

Propinsi Nusa Tenggara Timur(NTT) Menjadi sarang kasus Human Trafficking(Perdagangan Orang)

34

Kupang, Kabardaerah.com -Propinsi Nusa Tenggara Timur(NTT) Menjadi sarang kasus Human Trafficking(Perdagangan Orang).

Kasus Human Trafficking di NTT merupakan Mafia Perdagangan dan perbudakan yany sulit untuk diputuskan mata rantainya karena sudah tersistematis.

Pertanyaannya adalah, Mengapa harus NTT yang Menjadi Kantong Human Trafficking???? Pertama, Propinsi NTT merupakan propinsi termiskin urutan ketiga dari 33 Propinsi di Indonesia.

Kondisi ekonomi rakyat NTT yang memprihatinkan, membuat orang tidak mempunyai pilihan lain selain menjadi Tenaga Kerja Indonesia(TKI) Di Negeri Jiran, Kedua, Faktor Pendidikan, Propinsi NTT merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang kualitas pendidikannya sangat buruk dan angka buta huruf makin tinggi, ketiga, Urusan administrasi di pemerintahan untuk menjadi calon TKI yang legal sangat berbelit dan mahal, hal ini membuat para calon TKI cenderung memilih jalur ilegal, keempat, Upaya Pengawasan pemerintah Desa hingga Kabupaten Lemah.

Kondisi ini, menjadi peluang bagi para trafficker(calo) untuk meraup mereka(calon TKI red) sebanyak mungkin.

Para calo datang dengan berbagai janji manis, misalnya, Uang Sirih Pinang(uang jaminan untuk orang tua), uang transportasi dan administrasi ditanggung oleh perusahaan, pekerjaan yang layak, dan upah kerja yang mumpuni.

Sebagai Generasi Muda yang punya kepeduliaan sosial terhadap persoalan Kemanusiaan ini, Saya mengajak bpk/i, sdra/i Sekalian untuk ikut berperan aktif dalam upaya pemberantasan kasus Human trafficking, dengan melakukan pengawasan yang intensif terhadap keluarga kita di kampung-kampung, jika ada indikasi kuat terhadap proses perekrutan, tempat penampungan, dan pengiriman yang tidak sesuai prosedur, silahkan lapor ke pemerintah setempat atau pihak kepolisian, lakukan sosialisasi terhadap keluarga dan sesama kita terkait efek negatif menjadi TKI ilegal, saya pikir langkah – langkah ini minimal membantu pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan kasus Human Trafficking tukas wartawan malaka Adhi Teisean.(*umbu)