Laporan Reporter Kabardaerah, Jolly Mali
Malaka – Kabardaerah.com Kepalah Pertanahan Kab. Malaka Yohanes Taolin mengatakan melalui Pemerintah Kabupaten Malaka Camat dan Desa perlu mengadakan sosialisasi kepada masyatakat tentang pentingnya sertifikat tanah.
Nyatanya, masyarskat di desa sering menolak tanahnya disertifikat dengan alasan karena tanahnya akan di bayar mahal pajaknya ketika sudah di sertifikat.
Sertifikat tanah saat ini adalah program Nasional yang diusung Presiden Jokowi melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap) dimana semua tanah yang berada di lokasi desa itu harus diukur tanpa kecuali termasuk tanah bermasalah.
Jika ada masyatakat yang tanahnya tidak mau diukur dianggap tanah tidak bertuan dan berstatus tanah negara yang akan dimanfaatkan untuk membangun sarana umum demi kepentingan publik ungkap Yohanis Taolin kepada wartawan ini di Kantor Pertanahan Kab. Malaka senin/4/6/2018.
” PTSN itu mengamanatkan semua tanah harus diukur dari rt, rw ,dusun dan desa. Semua tanah di desa itu harus diukur seluruhnya, baik tanah pribadi, tanah pekarangan, tanah gereja, hutan adat dan sebagainya termasuk tanah bermasalah”
Ketika ditanya wartawan terkait pagu dan program BPN tahun 2018, Yohanis mengatakan dalam tahun ini Kabupaten Malaka mendapatkan kuota sebanyak 4000 bidang untuk pengukuran dan 5000 bidang untuk sertifikat.
Yohanis mengharapkan kepada masyarakat agar tanahnya harus di sertifikat biar jelas status kepemilikannya.
